nusakini.com-- Dalam dua tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, pemerintah fokus dalam membenahi iklim investasi. Dalam hal ini, pelayanan kepada investor menjadi ujung tombak. “Bila birokrasi yang melayani macet, investasi ikut macet,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur saat press briefing di Kantor Staf Presiden (KSP), Selasa (25/10). 

Harus diakui, hingga  kini masyarakat masih merasakan bahwa dalam pelayanan publik terdapat birokrasi yang berbelit-belit dan kurang transparan. Untuk itu, Kementerian PANRB mendorong peercepatan penerapan teknologi sebagai bagian dariv reformasi birokrasi. “Dengan memanfaatkan IT, sistem pelayanan lebih terbuka dan mengurangi pertemuan antara pemberi dan penerima pelayanan untuk menghindari pungli,” ujarnya. 

• Presiden Jokowi dan Mentan Amran Sarapan dan Bersepeda Bareng di Lombok
• Khusus IKN, Jokowi Keren
• PTUN Tolak Gugatan Terhadap Jokowi, Otto: Jangan Lagi Ada Tuduhan soal Dinasti Politik
• Di Sidang MK, Ini Kata Sri Mulyani Soal Asal Dana Jokowi Bagi Barang ke Warga Saat Kunker
• Ini Salah Satu Penyebab Harga Emas Terus Meroket

Menteri menegaskan, pihaknya menargetkan tahun 2017 semua pemerintah daerah dapat menerapkan sistem e-government. Dengan cara itu, pemerintahan menjadi lebih fleksibel melihat perubahan yang lebih cepat. Menurut Asman Abnur, E-government atau sistem pemerintahan berbasis elektronik akan memungkinkan pemerintahan yang transparan dan dapat diakses semua masyarakat. 

Sebenarnya, langkah aktif pemerintahan Joko Widodo - JK selama dua tahun ternyata berdampak positif pada peningkatan realisasi investasi ke Indonesia. Pada tiga periode semester pelaporan data yaitu Januari 2015-Juni 2016 tercatat kenaikan signifikan realisasi investasi yang bersumber pada Penanaman Modal Asing (PMA) yakni sebesar Rp 453,8 triliun, naik 32,5 persen bila dibandingkan dengan tiga periode semester sebelumnya, periode Juni 2013-Desember 2014 yang berada di level Rp 342,4 triliun. 

Selain itu, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong mengatakan, kenaikan investasi yang dicapai tersebut akan terus ditingkatkan dengan melakukan penajaman dari sisi deregulasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. 

Menteri Asman optimis bahwa penerapan e-government, khusunya dalam pelayanan publik akan semakin meningkatkan perbaikan iklim investasi. "Selain pelayanan semakin cepat, mudah, dan transparan, investor juga memiliki kepastian," ujarnya.(p/ab)